Konsultasi

Penulis: Azmi Fathoni Arja, S.H.

Azmi Fathoni Arja, S.H. adalah Pengacara Perceraian dan Waris Islam di Yuris Consultant yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Sebagai advokat berlisensi PERADI dan lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau memiliki penguasaan mendalam terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus praktiknya mencakup penyelesaian sengketa perceraian, mediasi hak asuh anak (hadhanah), hingga litigasi pembagian harta waris syariat di berbagai Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta dan Jabodetabek. Dengan pendekatan yang humanis dan memegang prinsip "berkata tanpa tapi, bergerak tanpa nanti", Azmi memastikan privasi dan hak hukum keluarga Anda terlindungi secara maksimal.

Pengacara Gono Gini Jakarta: Lindungi Aset Bisnis Anda dari Sengketa Perceraian

pengacara gono gini jakarta yuris consultant sengketa harta bersama

Pengacara Gono Gini Jakarta: Lindungi Aset Bisnis Anda dari Sengketa Perceraian Ketika perceraian terjadi, seluruh aset yang Anda bangun selama pernikahan — termasuk saham perusahaan, properti investasi, dan rekening bisnis — secara hukum masuk kategori harta bersama yang wajib dibagi. Tanpa strategi hukum yang tepat, Anda bisa kehilangan kendali atas perusahaan yang Anda bangun sendiri, […]

Biaya Pengacara Perceraian di Jakarta: Panduan Tarif & Transparansi Lengkap

Tim Yuris Consultant sedang membahas strategi biaya pengacara perceraian klien

Menghadapi proses perpisahan adalah masa yang berat secara emosional, dan seringkali beban tersebut bertambah dengan kekhawatiran mengenai finansial. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul di benak klien kami adalah: Berapa sebenarnya biaya pengacara perceraian di Jakarta saat ini? Memahami struktur biaya jasa hukum sangat krusial agar Anda tidak terjebak dalam pengeluaran tak terduga di […]

Cara Mengurus Surat Cerai di Indonesia: Panduan Lengkap 2026

cara mengurus surat cerai di pengadilan agama indonesia 2026

📌 Poin Penting Perceraian hanya sah melalui putusan pengadilan — kesepakatan lisan atau surat pernyataan di bawah tangan tidak mengubah status perkawinan di mata hukum (Pasal 39 UU No. 1/1974). Bagi pemeluk agama Islam, proses dilakukan di Pengadilan Agama. Sedangkan untuk non-Muslim, proses berjalan di Pengadilan Negeri. Estimasi awal panjar biaya perkara berkisar antara Rp […]

1