Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK sepihak adalah salah satu momen paling menegangkan dalam karier profesional. Di tengah kegamangan tersebut, memahami aturan pesangon UU Cipta Kerja bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk mengamankan masa depan finansial Anda. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 telah mengatur rincian kompensasi yang wajib diterima karyawan.
Apa Itu PHK Sepihak dan Legalitasnya?
Secara hukum, PHK sepihak adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan pekerja atau tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam UU Cipta Kerja, perusahaan memang diberikan ruang untuk melakukan efisiensi, namun prosesnya tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Ada prosedur surat peringatan (SP) atau mediasi yang harus dilalui. Jika perusahaan langsung memutus kontrak tanpa alasan yang sah atau tanpa melalui prosedur, Anda berhak mempertanyakan dan menuntut hak kompensasi secara penuh.
Komponen Hak Karyawan Akibat PHK
Jika Anda mengalami PHK sepihak, jangan hanya terpaku pada kata “pesangon”. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU Cipta Kerja, ada tiga komponen besar yang membentuk uang kompensasi Anda:
1. Uang Pesangon (UP)
Uang pesangon adalah kompensasi utama yang diberikan berdasarkan masa kerja Anda. Nilainya berkisar dari 1 bulan upah hingga maksimal 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih.
2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
Bagi Anda yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun, Anda berhak mendapatkan UPMK. Ini adalah bentuk apresiasi atas loyalitas Anda. Nilai maksimalnya mencapai 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun ke atas.
3. Uang Penggantian Hak (UPH)
Ini sering kali terlupakan. UPH meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya ongkos pulang untuk pekerja dan keluarga ke titik asal diterima kerja, serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.
Layanan Pendampingan Hukum Ketenagakerjaan Yuris Consultant
Panduan Cara Hitung Pesangon UU Cipta Kerja Terbaru
Mari kita bedah rumus perhitungannya. Banyak pekerja yang bingung karena adanya perubahan perkalian (multiplier) dalam aturan terbaru ini.
| Tabel Standar Uang Pesangon (Pasal 156 ayat 2) | Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja (Pasal 156 ayat 3) |
| Masa kerja < 1 tahun: 1 bulan upah. Masa kerja 1 – 2 tahun: 2 bulan upah. Masa kerja 2 – 3 tahun: 3 bulan upah. Masa kerja 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah. | Masa kerja 3 – 6 tahun: 2 bulan upah. Masa kerja 6 – 9 tahun: 3 bulan upah. Masa kerja 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah. |
Contoh Kasus: Budi bekerja selama 5 tahun dengan gaji Rp 10.000.000. Jika ia terkena PHK sepihak karena alasan efisiensi (perkalian 1 kali pesangon), maka Budi berhak menerima:
- Pesangon: 6 bulan upah = Rp 60.000.000.
- UPMK: 2 bulan upah = Rp 20.000.000.
- Total: Rp 80.000.000 (belum termasuk penggantian cuti).
Sumber : Adira Finance
Alasan PHK dan Besaran Perkalian (Multiplier)
Penting untuk dicatat bahwa besaran pesangon UU Cipta Kerja sangat bergantung pada alasan PHK tersebut. Tidak semua PHK mendapatkan perkalian 1x.
- Efisiensi karena kerugian: Pekerja berhak atas 0,5x Uang Pesangon + 1x UPMK + UPH.
- Peleburan/Akuisisi: Jika pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, berhak atas 0,5x Uang Pesangon.
- Pelanggaran Berat: Jika pekerja melakukan pelanggaran mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, perusahaan mungkin hanya membayar UPH dan Uang Pisah tanpa uang pesangon.
- Pensiun: Berhak atas 1,75x Uang Pesangon + 1x UPMK + UPH.
Inilah sebabnya mengapa Anda membutuhkan ketelitian dalam membaca surat PHK. Apakah alasan yang dicantumkan perusahaan sesuai dengan fakta di lapangan? Jika perusahaan berbohong tentang alasan efisiensi hanya untuk memotong nilai pesangon, Anda memiliki dasar hukum untuk menggugat.
Langkah Hukum Jika Pesangon Tidak Sesuai
Jangan langsung menandatangani surat kesepakatan bersama jika angkanya tidak sesuai dengan perhitungan pesangon UU Cipta Kerja. Lakukan tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial berikut:
1. Perundingan Bipartit
Ini adalah diskusi langsung antara Anda (atau serikat pekerja) dengan pengusaha. Sampaikan data perhitungan Anda secara profesional. Jika dalam 30 hari tidak ada kesepakatan, lanjut ke tahap berikutnya.
2. Mediasi Tripartit
Anda melaporkan kasus ini ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat. Mediator akan menengahi dan mengeluarkan “Anjuran” tertulis.
3. Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
Jika anjuran Disnaker ditolak salah satu pihak, jalur terakhir adalah melalui PHI. Di sinilah bukti-bukti formal dan argumen hukum dari seorang legal consultant menjadi sangat krusial.
Baca Juga : Jasa Pengacara Perselisihan Hubungan Industrial
Mengapa Didampingi Legal Consultant Itu Penting?
Menghadapi divisi HR dan tim hukum perusahaan sendirian bagaikan melawan raksasa tanpa perisai. Yuris Consultant hadir untuk memastikan bahwa hak Anda sebagai pekerja tidak dianaktirikan.
Kami membantu Anda dalam:
- Audit Perhitungan: Memastikan nilai pesangon UU Cipta Kerja yang ditawarkan sudah akurat hingga angka desimal terakhir.
- Strategi Negosiasi: Menghadapi manajemen perusahaan dengan argumen hukum yang tidak bisa dibantah.
- Pendampingan Litigasi: Mewakili kepentingan Anda di sidang PHI jika jalur damai menemui jalan buntu.
FAQ: Pertanyaan Seputar PHK dan Pesangon
1. Apakah karyawan kontrak (PKWT) berhak atas pesangon?
Karyawan PKWT tidak mendapatkan uang pesangon, melainkan Uang Kompensasi yang dibayarkan saat masa kontrak berakhir atau jika kontrak diputus di tengah jalan, dengan perhitungan proporsional (masa kerja/12 x 1 bulan upah).
2. Bagaimana jika perusahaan pailit?
Jika perusahaan tutup karena pailit, pekerja tetap berhak atas 0,5x Uang Pesangon, 1x UPMK, dan UPH. Hak pekerja dalam kasus pailit termasuk dalam hutang yang diprioritaskan.
3. Berapa lama batas waktu lapor PHK sepihak?
Berdasarkan UU, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan PHK adalah 2 tahun sejak pemutusan hubungan kerja dilakukan. Namun, semakin cepat Anda bergerak, semakin baik bukti-bukti dapat diamankan.
4. Apakah uang pesangon dikenakan pajak?
Ya, Uang Pesangon dikenakan PPh Pasal 21, namun ada tarif progresif dimana nilai tertentu (biasanya sampai Rp 50 juta) dikenakan tarif 0%.
5. Bisakah perusahaan mencicil uang pesangon?
Secara aturan, pesangon harus dibayarkan tunai saat PHK terjadi. Namun, dalam praktik Bipartit, cicilan bisa dilakukan jika kedua belah pihak sepakat dan tertuang dalam Perjanjian Bersama (PB).
