Table of Contents
Menghadapi debitur—baik individu maupun perusahaan—yang terus mangkir dari kewajiban pembayaran sering kali menimbulkan rasa frustrasi. Sebagai kreditur, Anda mungkin tergoda untuk mengambil tindakan drastis. Namun, penting untuk dipahami bahwa cara menyita aset debitur tidak boleh dilakukan secara sepihak atau dengan kekerasan. Tindakan “main hakim sendiri” justru dapat membuat Anda terjerat pasal pidana perampasan atau perbuatan tidak menyenangkan.
Langkah yang paling tepat dan dilindungi undang-undang adalah melalui mekanisme hukum perdata. Artikel ini, yang disusun berdasarkan perspektif Muh. Ikhsan, S.H., seorang ahli hukum bisnis di Yuris Consultant, akan memberikan panduan komprehensif mengenai prosedur penyitaan aset yang sah agar piutang Anda memiliki kepastian untuk dibayar.
Dasar Hukum Penyitaan Aset di Indonesia
Sebelum melangkah lebih jauh, Anda perlu memahami landasan hukumnya. Dalam Pasal 1131 KUHPerdata, ditegaskan bahwa seluruh kebendaan milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan atau utangnya. Namun, pemenuhan jaminan ini harus melalui prosedur pengadilan.
Dalam hukum acara perdata, mekanisme ini dikenal dengan istilah Sita Jaminan (Conservatoir Beslag). Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk membekukan aset debitur agar tidak dijual, dipindahtangankan, atau disembunyikan selama proses persidangan berlangsung. Dengan adanya sita jaminan, Anda sebagai kreditur memiliki jaminan bahwa jika Anda memenangkan gugatan, ada aset yang bisa dieksekusi untuk melunasi utang tersebut.
7 Tahap Prosedur Cara Menyita Aset Debitur
Berikut adalah urutan langkah hukum yang harus ditempuh agar proses penyitaan berjalan lancar dan dikabulkan oleh hakim:
- Pengiriman Somasi (Teguran Resmi): Ini adalah syarat formil untuk menyatakan debitur dalam keadaan lalai (wanprestasi). Somasi memberikan bukti bahwa Anda telah beritikad baik sebelum menempuh jalur litigasi.
- Asset Tracing (Penelusuran Aset): Sebelum menggugat, Anda harus memastikan apa saja aset yang dimiliki debitur. Apakah berupa tanah, bangunan, kendaraan, atau rekening bank? Data ini sangat krusial untuk dicantumkan dalam permohonan sita.
- Pendaftaran Gugatan Perdata: Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum domisili debitur.
- Pengajuan Permohonan Sita Jaminan: Dalam draf gugatan, Anda wajib menyertakan poin khusus yang memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan atas aset-aset yang telah diidentifikasi.
- Pemberian Jaminan Penjamin (Optional): Kadang kala, Hakim meminta kreditur memberikan jaminan uang atau bank garansi untuk meyakinkan bahwa sita jaminan ini tidak didasari oleh niat buruk.
- Pelaksanaan Sita oleh Jurusita: Jika permohonan dikabulkan, Hakim akan mengeluarkan penetapan sita. Petugas pengadilan (Jurusita) akan mendatangi lokasi aset, membuat berita acara penyitaan, dan melaporkannya ke instansi terkait (seperti BPN untuk tanah).
- Konversi Menjadi Sita Eksekusi: Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), status sita jaminan akan berubah menjadi sita eksekusi, di mana aset tersebut akan dilelang oleh negara untuk membayar piutang Anda.
Risiko Fatal Penyitaan Tanpa Prosedur Hukum
Melakukan penyitaan tanpa penetapan pengadilan adalah tindakan ilegal. Kreditur sering kali terjebak dalam masalah hukum baru karena:
- Tuntutan Pidana: Melanggar Pasal 368 KUHP (Pemerasan) atau Pasal 335 KUHP (Perbuatan Tidak Menyenangkan).
- Gugatan Balik: Debitur dapat menggugat Anda atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menuntut ganti rugi yang besar.
Oleh karena itu, menguasai cara menyita aset debitur melalui pendampingan advokat profesional sangat disarankan untuk menghindari risiko hukum yang tidak perlu.
Mengapa Memilih Layanan Yuris Consultant?
Menyusun strategi penagihan piutang dan penyitaan aset membutuhkan ketajaman analisis. Muh. Ikhsan, S.H. memiliki spesialisasi dalam hukum niaga dan restrukturisasi utang (PKPU). Kami membantu klien mulai dari tahap penelusuran aset hingga eksekusi di lapangan.
Jika Anda menghadapi kendala dalam penagihan piutang bisnis, jangan ragu untuk menggunakan layanan Konsultasi Video Call kami guna membedah dokumen kontrak dan memetakan langkah hukum terbaik.
FAQ – Tanya Jawab Cara Menyita Aset Debitur
Apakah aset pribadi bisa disita untuk utang perusahaan?
Umumnya tidak, kecuali jika perusahaan tersebut berbentuk CV atau jika Anda bisa membuktikan terjadinya Piercing the Corporate Veil (penyalahgunaan wewenang direksi).
Berapa lama proses penyitaan aset berlangsung?
Proses sita jaminan biasanya mengikuti durasi persidangan perdata, namun penetapan sita jaminan bisa keluar lebih cepat di awal persidangan jika alasan Anda sangat mendesak dan kuat.
